Haidar Alwi Apresiasi Keberanian Pemerintahan Prabowo Melibatkan PPATK dalam Membongkar Anomali Bansos

JAKARTA, PWMOI.COM – R. Haidar Alwi, (pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute) mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo Subianto melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam membongkar data penerima bantuan sosial (bansos) yang serampangan alias tidak tepat sasaran.

Bayangkan saja, aliran dana Bansos terdeteksi mengalir ke 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer. Sementara banyak rakyat miskin, nenek jompo, hingga keluarga telantar yang tidak tersentuh bantuan sama sekali.

Karena itu, Haidar Alwi menilai pengungkapan adanya ribuan pegawai BUMN, dokter, hingga manajer yang ternyata tercatat sebagai penerima bansos, adalah bukti bahwa integrasi data lintas lembaga mulai berjalan lebih efektif.

Menurut Haidar Alwi, temuan PPATK pada 7 Agustus 2025 ini bukan hanya hasil kerja teknis semata, tetapi juga memiliki dimensi politik yang jelas.

“Kita bicara soal data yang sebagian besar adalah warisan lama. Begitu PPATK dilibatkan, semua anomali yang sebelumnya tersembunyi langsung terlihat,” ujar Haidar Alwi.

Data Lama yang Baru Terbongkar

PPATK mencatat, dari total sekitar 10 juta penerima bansos, ada 1,7 juta rekening yang tidak terverifikasi, sementara di antara penerima yang terverifikasi pun ditemukan 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer. Fakta ini memunculkan pertanyaan: mengapa kondisi seperti ini baru terdeteksi sekarang?

Haidar Alwi memaparkan bahwa selama ini proses validasi bansos lebih fokus pada kelengkapan administrasi, bukan kelayakan ekonomi. Data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diupdate secara manual dan lambat.

“Kalau seseorang sudah masuk daftar, dia bisa terus menerima bansos meski kondisi ekonominya sudah jauh membaik. Tidak ada cross-check otomatis dengan data penghasilan, pajak, atau status kepegawaian,” ungkap Haidar Alwi.

Keterlibatan PPATK menjadi kunci pembeda. Sebelumnya, lembaga ini memang tidak dilibatkan secara khusus dalam urusan bansos. Fokus PPATK biasanya pada pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kasus korupsi.

Baru di era Prabowo Subianto, PPATK diminta memeriksa pola transaksi rekening penerima bansos, sehingga penerima yang memiliki penghasilan tetap dari BUMN atau perusahaan besar langsung teridentifikasi.

Kontroversi PPATK dan Efek Politiknya

Haidar Alwi juga menyinggung bahwa PPATK bukan lembaga tanpa kontroversi. Isu mengenai kewenangan mereka dalam memblokir rekening tanpa proses pengadilan masih menjadi perdebatan publik. Namun, dalam konteks bansos, ia menilai pelibatan PPATK adalah langkah tepat.

“Memang ada kontroversi terkait blokir rekening yang pernah menjadi perbincangan, tapi dalam kasus ini, PPATK justru memberi nilai tambah. Mereka punya kemampuan analisis pola transaksi yang tidak dimiliki Kemensos. Begitu data lintas kementerian dan lembaga disinkronkan, ketidakwajaran langsung terlihat,” jelas Haidar Alwi.

Ia menambahkan, efek politiknya jelas: pemerintahan sekarang bisa menunjukkan komitmen membenahi sistem warisan yang lemah. “Saya melihat Ini adalah upaya menutup celah yang selama ini merugikan negara dan mengurangi efektivitas bantuan,” tegas Haidar Alwi.

Peta Alur Kesalahan dan Strategi Perbaikan.

Menurut Haidar Alwi, masalah ini bisa dipetakan ke dalam empat simpul besar: pendataan awal di desa/kelurahan yang lemah, integrasi data antar lembaga yang belum optimal, kontrol pencairan yang nyaris nol, dan deteksi anomali yang selama ini dilakukan terlambat.

“Pendataan di lapangan seringkali tidak diupdate. Orang yang sudah mapan tetap tercatat sebagai penerima. Dinas sosial di daerah jarang melakukan verifikasi silang dengan data pajak atau kepegawaian. Kemensos pun belum sepenuhnya memanfaatkan integrasi data real-time. Hasilnya, bank hanya menyalurkan dana sesuai daftar, tanpa filter tambahan,” papar Haidar Alwi.

Haidar Alwi menawarkan strategi yang disebutnya Tepat Sasaran 360°, yang mencakup:

1. Mesin Kelayakan Nasional berbasis NIK, dengan aturan tegas menolak penerima yang berstatus PNS, ASN, BUMN aktif, atau berpenghasilan di atas ambang tertentu.

2. Integrasi data real-time antara Kemensos, BKN, BPJS, Ditjen Pajak, OJK, dan perbankan, dengan sistem event trigger yang memberi tanda merah otomatis jika status ekonomi penerima berubah.

3. Kontrol pencairan tiga lapis: verifikasi otomatis, banking gate yang menolak pembayaran tanpa token khusus, dan verifikasi lapangan untuk penerima baru.

4. Audit triwulanan dengan melibatkan BPKP dan tim independen untuk mengetes celah sistem.

*Haidar Alwi juga menggarisbawahi potensi penghematan negara yang signifikan.* “Kalau kita asumsikan setiap penerima tidak layak mendapat Rp200 ribu per bulan, dan jumlahnya mencapai satu juta orang, itu setara Rp200 miliar per bulan atau Rp2,4 triliun setahun. Uang sebesar ini bisa dialihkan untuk keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Kasus terungkapnya pegawai BUMN, dokter, dan manajer sebagai penerima bansos adalah cermin bahwa integrasi data dan pengawasan keuangan lintas lembaga memang harus diperkuat. Pelibatan PPATK dalam proses ini menjadi tonggak baru, bukan hanya secara teknis, tapi juga sebagai pesan politik bahwa era pembiaran data berantakan sudah berakhir.

Bagi Haidar Alwi, inilah saatnya pemerintah melanjutkan reformasi data bansos secara menyeluruh, dengan keberanian yang sama seperti saat melibatkan PPATK.

“Kalau kita konsisten, bansos akan tepat sasaran, rakyat kecil terbantu, dan uang negara diselamatkan. Saya optimis langkah ini bisa menjadi fondasi keadilan sosial yang nyata di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Haidar Alwi.