JAKARTA, PWMOI.COM | Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi ingatkan agar Dewan Pengawas (Dewas) BPJS yang baru terpilih, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan harus benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengawas. Jangan hanya makan gaji buta!
Sikap kritis itu disampaikan Koordinator Forum Jamsos, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH menjawab pertanyaan media di Jakarta, tentang terpilihnya Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Periode 2026-2031.
Menurut aktivis penggiat anti korupsi berdarah Madura-Batak itu, masyarakat banyak berharap kepada Dewas BPJS agar betul-betul menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengawas. Bukan ikut goyangan Direksi, apalagi salah.
“Forum Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus. Jangan setelah terpilih hanya makan gaji buta. Kerjanya tidak maksimal, tapi memperoleh gaji dan fasilitas mewah,” tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informaso Rakyat) itu.
Dewas yang terpilih Periode 2926-2031 adalah
BPJS Ketenagakerjaan:
1. Dedi Hardianto (KSBSI)
2. Ujang Romli (KSPSI Jumhur)
3. Sumarjono Saragih (Apindo Palembang)
4. Abdurahman Lahabato (Kadin)
5. dr Alif Noeryanto Rahman (Tokoh Masyarakat)
BPJS Kesehatan:
1. Afif Johan (KSPSI Andi Gani)
2. Stevanus Adrianto Passat (KSPN Ristadi6)
3. Paulus Agung Pambudi (Apindo)
4. dr. Sunarto (Kadin)
5. Lula Kamal (Tokoh masyarakat)
Lebih lanjut Jusuf Rizal mengatakan, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan memiliki banyak masalah namun diduga ditutupi oleh Dewas. Misalnya di BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola dana Rp.860 triliun, jika tanpa pengawasan ketat, kebocoran bisa terjadi.
Sebelumnya karena terjadi mismanajemen, BPJS Ketenagakerjaan tekor Rp40 triliun. Sedangkan di BPJS Kesehatan dikorup Rp20 miliar. Ini belum termasuk kasus-kasus lainnya yang terjadi.
“Kondisi bangsa ini di mana-mana ada korupsi. Jadi Dewas ini diharapkan menjadi benteng mengamankan dana masyarakat, tapi tetap profesional,” ujar Jusuf Rizal, Relawan Prabowo Subianto itu.
Forum Jamsos, lanjut Jusuf Rizal, akan mengajak diskusi para Dewas untuk memberikan masukan lobang-lobang mana yang memiliki kelemahan.
Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan angka peningkatan keanggotaan BPU (Bukan Penerima Upah) sangat rendah. Sistim IT yang tidak maksimal.
Di BPJS Kesehatan juga sangat lemah dalam pengawasan pelayanan kesehatan dan permainan Rumah Sakit. Untuk itu Dewas harus turba jangan hanya syuur sendiri. Akibatnya terjadi kebocoran.
Ketika ditanya tentang figur-figur Dewas yang terpilih, Jusuf Rizal yang juga Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia)-KSPSI Yorrys Raweyai menilai cukup bagus.
“Dari rekam jejak mudah-mudahan bisa diandalkan,” ujar Jusuf Rizal.
Menyinggung Direksi BPJS yang belum keluar dari meja Presiden Prabowo Subianto, Jusuf Rizal menekankan agar jangan ada Direksi hasil oplosan.
Karena bisa saja diintervensi hasil rekomendasi Pansel sebanyak 14 orang dengan rangking. Kalau itu terjadi Forum Jamsos pastikan akan kritisi, papar Jusuf Rizal yang juga tokoh pers itu
